INFOFORMADES, SAMPANG – Polemik pengelolaan aset Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, terus bergulir. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai daftar aset desa yang seharusnya dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Situasi ini membuat pemerintah desa saat ini kesulitan melanjutkan pengembangan usaha desa.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Marparan, Tosin, yang ditunjuk oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait aset dari pemerintahan sebelumnya, termasuk dari ketua BUMDes dan sekretaris desa lama.
"Saya masih belum mengetahui secara pasti apa saja aset desa yang perlu dikembangkan melalui kantor desa yang baru. Sampai saat ini, belum ada laporan tertulis dari pemerintahan sebelumnya," ungkap Tosin, Jumat (2/5/2025).
Kondisi ini diperparah oleh minimnya informasi yang dimiliki pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Sreseh. Kepala PMD Sreseh, Hadoi, menyatakan selama masa kepemimpinan mantan kepala desa Romli maupun Pj sebelumnya, tidak pernah ada laporan resmi secara tertulis mengenai aset desa.
“Kami hanya menerima laporan lisan yang sifatnya umum. Tidak ada data rinci atau dokumen resmi yang bisa dijadikan acuan,” kata Hadoi.
Sebagai upaya penyelesaian, PMD menyarankan agar Pj Kepala Desa Tosin berkoordinasi langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan.
“BPD seharusnya mengetahui daftar aset desa secara rinci dan tertulis. Kami arahkan Pj Kades untuk menggali informasi lebih dalam melalui BPD,” tutup Hadoi. (*)
